Home » » Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintah parlementer adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri dan menteri-menteri (kabinet). Mereka bertanggung jawab atas segala aktivitas (tindakannya) kepada parlementer. Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah hegemonia kerajaan.

Walaupun saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi pada awal kemerdekaan terdapat pula seorang Perdana Menteri, selain Presiden dan Wakil Presiden. Tercatat Indonesia mempunyai perdana menteri tidak begitu lama yaitu hanya 14 tahun atau dari tahun 1945 - 1959.

Dalam sistem pemerintahan parlementer ini terdapat hubungan erat antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif (parlemen). Badan eksekutif atau pemerintah yang terdiri atas perdana menteri dan menteri-menteri dinamakan dengan kabinet-kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem pemerintahan parlementer memiliki kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

  1. Dalam pembuatan kebijaksanaan mudah tercapai keseuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.
  2. Menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen, sehingga dapat merepresentasikan kehendak rakyat.
  3. Sistem pertanggungjawaban jelas dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.
  4. Dalam menjalankan tugasnya, para menteri akan bebrhati-hati karena adanya pengawasan dari parlemen.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

  1. Kedudukan eksekutif (kabinet) tidak stabil, karena tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh parlemen.
  2. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila para menteri merupakan anggota parlemen dari partai mayoritas.
  3. Kebijakan politik negara menjadi labil karena sering terjadi pergantian kabinet apabila kabinet dalam bentuk koalisi.
  4. Masa jabatan badan eksekutif (kabinet) tidak dapat ditentukan sesuai dengan akhir masa jabatannya, karena sewaktu-waktu dapat bubar.
Sumber pustaka: Pendidikan K ewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.


Posted By Muhammad Malik on | 11:17:00 AM


0 komentar:

Post a Comment

Klik disini