Pada laman hukum dan politik berisi tentang artikel-artikel yang berhubungan tentang dunia hukum dan politik, pembaca akan mendapatkan informasi mulai dari hukum sampai yang berhubungan tentang partai politik. Artikel-artikel yang terdapat dalam laman hukum dan politik ini dikategorikan kedalam beberapa label, diantaranya yaitu label Negara, Partai Politik, Ormas, Hukum, Pemilu dan lain sebagainya.
Untuk lebih jelas lagi mengenai artikel-artikel yang terkandung didalam laman hukum dan politik, silahkan pembaca untuk melihat-lihat semua artikel yang ada dalam laman ini :
Warga Negara
Negara
Partai Politik
Ormas
Pemilu
Hukum
Indonesiaku
Lembaga Negara
Sistem Politik
pers
Perjanjian Internasional
Otonomi Daerah
Hukum Internasional
Hak Asasi Manusia (HAM)
Demokrasi
Kedaulatan
Untuk lebih jelas lagi mengenai artikel-artikel yang terkandung didalam laman hukum dan politik, silahkan pembaca untuk melihat-lihat semua artikel yang ada dalam laman ini :
- Pengertian Rakyat Dalam Arti Politis
- Penjelasan Kewarganegaraan dalam Arti Sosiologis dan Yuridis
- Pengertian Apatride dan Bipatride
- Pengertian, Macam-Macam dan Manfaat Sensus Penduduk
- Dampak Negatif Urbanisasi Bagi Kota dan Desa
- Pengertian dari Warga Negara Dan Bukan Warga Negara
- Pengertian dan Perbedaan antara Penduduk Dan Bukan Penduduk
- Penggolongan Penduduk di Indonesia Berdasarkan Indische Staatsregeling tahun 1927
- Pengertian Nglaju (Komuter) Penduduk
- Piramida Penduduk Menurut Komposisi Penduduk Tua (Konstruktif)
- Pengertian Kelahiran Atau Fertilitas / Natalitas
- Pengertian dan Macam-Macam Piramida Penduduk
- Pengertian Bentuk Negara Kesatuan
- Pengertian Bentuk Negara Federasi atau Serikat
- Penjelasan Mengenai Teori Integralistik
- Penjelasan Mengenai Bentuk Negara Koloni, Trustee, Mandat, dan Dominion
- Penjelasan Mengenai Bentuk Negara Protektorat
- Penjelasan Mengenai Bentuk Negara Uni
- Penjelasan Mengenai Negara Sebagai Organisasi Kekuasaan
- Pengertian Wilayah Perairan atau Wilayah Lautan Suatu Negara
- Pengertian Dari Pengakuan de Jure dan Pengakuan de Facto
- Beberapa Indikator Dari Negara Maju dan Berkembang
- Tujuan Negara Menurut Beberapa Ahli
- Pengertian Negara Maju dan Negara Berkembang Beserta Contohnya
- Teori-Teori Mengenai Tujuan Negara, yang Dikemukakan Oleh Beberapa Tokoh
- Asal Mula Terjadinya Negara, Berdasarkan Fakta Sejarah
- Sifat Hakikat Negara Menurut Prof. Miriam Budiardjo | simpleNEWS05
- 5 Tujuan Negara Menurut Charles E. Merriam | simpleNEWS05
- Kelebihan Bentuk Negara Kesatuan
- Jenis-Jenis Dasar Negara atau Ideologi Negara
- Pengertian Negara Menurut Pakar Kenegaraan
- Ciri dan Karakteristik Negara Maju
- Penjelasan Mengenai Sistem Pemerintahan Parlementer
- Penjelasan Mengenai Teori Sosialisme
- Penjelasan Mengenai Teori Individualisme
- Penjelasan Mengenai Teori Fasisme
- Persamaan dan Perbedaan Ilmu Negara dan Ilmu Tata Negara | simpleNEWS05
- Jenis Partai Menurut Komposisi Keanggotaan dan Orientasinya
- Jenis Partai Menurut Dasar Pembentukan dan Sikap Dalam Suatu Negara | simpleNEWS05
- Pejelasan Mengenai Sistem Dwipartai (Two Party System)
- Tipe-Tipe Kabinet | simpleNEWS05
- Pengertian atau Defenisi dari Organisasi Sosial Politik | simpleNEWS05
- Syarat-Syarat Pembentukan Partai Politik | simpleNEWS05
- Tujuan Partai Politik | simpleNEWS05
- Hak Dan Kewajiban Partai Politik | simpleNEWS05
- Pengertian Organisasi Kemasyarakat (Ormas) | simpleNEWS05
- Tujuan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) | simpleNEWS05
- Fungsi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) | simpleNEWS05
- Hak Dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) | simpleNEWS05
- Penjelasan Mengena Sistem Distrik dalam Pemilu
- Penjelasan Mengenai Sistem Proporsional Dalam Pemilu
- Tujuan Pemilihan Umum atau Pemilu
- Syarat dan Kriteria Pemilu yang Demokratis
- Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)
- Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Pertama Pada Tahun 1955 | simpleNEWS05
- Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Pertama di Indonesia
- Asas Pemilihan Umum (Pemilu) | simpleNEWS05
- Landasan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu) | simpleNEWS05
- Macam-Macam Peradilan Umum
- Macam-Macam Peradilan Khusus
- Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi
- Pengertian dan Macam-Macam Hukum Publik | simpleNEWS05
- Jenis-Jenis Peradilan Militer
- Klasifikasi Perbuatan Korupsi
- Tujuan Hukum Dalam Masyarakat
- Macam-Macam Sumber Hukum
- Penjelasan Mengenai Hukum Perorangan (Pribadi)
- Tata Urutan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia
- Penjelasan Mengenai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
- Lembaga-Lembaga Peradilan
- Pengelompokan Batas Wilayah Udara Suatu Negara
- Prinsip-Prinsip Bela Negara
- Cita-Cita dan Tujuan Negara Republik Indonesia
- Penjelasan Mengenai Konsep Negara Kepulauan
- Penjelasan Mengenai Pancasila Sebagai Dasar Negara
- Pengertian Wilayah Perairan atau Wilayah Lautan Suatu Negara
- Batas Wilayah Indonesia Sebelah Utara Timur Selatan dan Barat
- Aspek Trigatra Dalam Wawasan Nusantara
- 5 Aspek Pancagatra Dalam Wawasan Nusantara
- Hakikat dan Asas Wawasan Nusantara
- Tujuan Fungsi dan Kedudukan Wawasan Nusantara
- Pengertian Letak Astronomis dan Letak Geografis Indonesia
- Pengertian Landas Kontinen dan Laut Pedalaman
- Pengertian Laut Teritorial dan Zona Tambahan
- Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Benua
- Pengertian Wawasan Nusantara Secara Etimologis dan Terminilogis
- 3 Komponen Bela Negara | simpleNEWS05
- Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Penjelasan Mengenai Asas Tugas Perbantuan
- Penjelasan Mengenai Batas Wilayah Udara Republik Indonesia
- Tugas dan Wewenang Presiden
- Tugas-Tugas Wakil Presiden Republik Indonesia
- Penjelasan Mengenai Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
- Penjelasan Mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Penjelasan Mengenai Menteri Koordinator
- Tugas Pokok dan Fungsi Menteri Negara | simpleNEWS05
- Penjelasan Mengenai Lembaga Negara Nondepartemen
- Tugas dan Fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | simpleNEWS05
- Tugas Pokok Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- Pengertian Kekuasaan Konstitutif, Eksaminatif, dan Moneter | simpleNEWS05
- Pengertian Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
- Pengertian dan Macam-Macam Kementerian Koordinator | simpleNEWS05
- Lembaga Tinggi Negara Indonesia Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
- Pengertian dan Tujuan Utama Lembaga Dana Pensiun
- Tugas dan Wewenang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Tugas Pokok Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)
- Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
- Penjelasan Mengenai Mahkamah Agung (MA / Lembaga Yudikatif)
- Tugas-Tugas Presiden Republik Indonesia | simpleNEWS05
- Tugas Pokok Menteri Pimpinan Departemen | simpleNEWS05
- Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Prinsip-Prinsip Sistem Politik Diktator (Otoriter)
- Pengertian Infrastruktur Politik dan Macamnya
- Ciri-Ciri Sistem Politik Otokrasi Tradisional, Totaliter dan Demokrasi
- Prinsip-Prinsip Sistem Politik Demokrasi
- Klasifikasi Sistem Politik
- Fungsi-Fungsi Pers
- Hak dan Kewajiban Pers Nasional
- Hukuman atau Sanksi Untuk Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik
- Pengertian Pers Dalam Arti Luas dan Arti Sempit
- Kode Etik Wartawan Indonesia
- Kode Etik Wartawan Internasional
- Pengertian Media Massa Dalam Arti Sempit dan Arti Luas
- Hal-Hal yang Dapat Membatalkan Perjanjian Internasional
- Persyaratan Dalam Perjanjian Internasional
- Perjanjian Internasional Menurut Proses Pembentukannya dan Fungsinya
- Perjanjian Internasional Menurut Subjeknya dan Isinya
- Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
- Istilah-Istilah Lain Dari Perjanjian Internasional
- Klasifikasi Perjanjian Internasional Menurut Subjeknya, Menurut Isinya, Menurut Prosesnya, dan Menurut Fungsinya
- Pemberlakuan Perjanjian Internasional Mengacu Pada Peristiwa Berikut
- Pengertian Desentralisasi Secara Etimologis
- Pengertian dan Pembagian Dekonsentrasi
- Penjelasan Tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Penjelasan Tentang Keistimewaan Yogyakarta (DIY)
- Penjelasan Tentang Keistimewaan Aceh
- Penjelasan Tentang Otonomi Khusus di Papua
- Perbedaan Antara Otonomi Daerah dan Daerah Otonom
- Landasan Hukum Otonomi Daerah
- Kelebihan dan Kelemahan Sistem Desentralisasi
- 3 Fungsi Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Tugas dan Wewenang Gubernur
- Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD
- 6 Fungsi Pengaturan yang Dimiliki Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah | simpleNEWS05
- Pembagian Desentralisasi Menurut Amran Muslimin | simpleNEWS05
- Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah | simpleNEWS05
- Kewenangan Pemerintah Pusat
- Kewenangan Pemerintahan Provinsi
- Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Larangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Tugas dan Wewenang Kepala Daerah
- Alasan Pemberhentian Kepala Daerah
- Tugas Sekretaris DPRD
- Tugas dan Kewajiban Sekretaris Daerah
- Visi Otonomi Daerah
- Tipe-Tipe Desentralisasi
- Syarat Menjadi Daerah Otonom
- Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah | simpleNEWS05
- Sumber Hukum Internasional Dalam Arti Formal
- Macam-Macam Hukum Internasional
- Fungsi Utama Mahkamah Internasional
- Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional
- Yurisdiksi Mahkamah Internasional
- Asas Utama Hukum Internasional
- Pengertian dan Tujuan Hukum Internasional
- Asas-Asas Dalam Hukum Internasional | simpleNEWS05
- Tujuan dan Fungsi Komnas HAM
- Tugas dan Wewenang Pengadilan HAM
- Tugas Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Fungsi Penyuluhan Komnas HAM
- Fungsi Pemantauan Komnas HAM
- Fungsi Mediasi Komnas HAM
- Teori-Teori Hak Asasi Manusia
- Klasifikasi Hak Asasi Manusia
- Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
- Instrumen HAM Internasional
- Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM
- Hambatan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
- Ciri Pokok Hak Asasi Manusia (HAM)
- Gerakan-Gerakan Hak Asasi
- Fungsi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM
- LSM Pro-demokrasi dan HAM
- Tujuan dan Kegiatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- Penjelasan Mengenai Demokrasi Proletar
- Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila
- Pengertian dan Macam-Macam Dari Referendum
- Pengertian Demokrasi Langsung dan Demokrasi Tidak Langsung
- Unsur dan Prinsip Utama Demokrasi
- Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Alamudi
- Tipe-Tipe Budaya Demokrasi Modern
- Pejelasan Mengenai Demokrasi Totaliter
Jika ingin melihat daftar isi secara lengkap dari semua label atau topik di blog ini silahkan mengunjungi laman Daftar Isi Lengkap.
0 Response to "Hukum"
Post a Comment