Selain sistem pemerintahan presidensial, dikenal juga sistem pemerintahan parlementer. Di Indonesia pada awal-awalnya menganut sistem pemerintahan parlementer sebab di Indonesia terdapat seorang perdana menteri, perdana menteri pertama Indonesia ialah Sutan Syahrir.
Sistem pemerintah parlementer adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri dan menteri-menteri (kabinet). Mereka bertanggung jawab atas segala aktivitas (tindakannya) kepada parlementer. Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah hegemonia kerajaan.
Dalam sistem pemerintahan parlementer ini terdapat hubungan erat antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif (parlemen). Badan eksekutif atau pemerintah yang terdiri atas perdana menteri dan menteri-menteri dinamakan dengan kabinet-kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu sebagai berikut.
- Terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan legislatif. Hubungan tersebut bersifat timbal balik dan saling memengaruhi.
- Badan legislatif (parlemen) memiliki kekuasaan yang besar sebagai badan perwakilan dan legislatif. Hal ini karena anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memrupakan badan satu-satunya yang dipilih rakyat.
- Pemerintah (kabinet) terdiri atas perdana menteri dan para menteri.
- Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan, maka parlemen dapat menyatakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
- Kabinet dapat membubarkan parlemen melalui kekuasaan kepala negara.
- Kedudukan kepala negara tidak dapa diganggu gugat atau tidak dapat diminta pertanggungjawaban konstitusional.
- Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah raja (monarki), presiden (republik).
0 Response to "Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer dan Ciri-cirinya"
Post a Comment